Rabu, 24 Desember 2008

Tata Cara Pengajuan Permohonan SPP – IRT

Produk pangan yang dikonsumsi bagi masyarakat haruslah aman dari bahan-bahan berbahaya, baik bahaya kimia, bahaya biologis, maupun bahaya fisik. Guna memberikan keamanan pangan bagi konsumen, maka diperlukan sistem pembinaan dan registrasi produk. Khususnya bagi produsen, untuk mendapatkan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP – IRT) beserta persyaratannya dapat dilihat sebagai berikut :



1. Pengajuan Permohonan :


Kepada Pemerintah Daerah

Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.


2. Persyaratan :


2.1. Pemilik / Penanggung Jawab


  • Memiliki SIUP / TDI dari Diperindag
  • Memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dari Dinkes & Kabupaten / Kota atau
  • Minimal 1(satu) orang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

• Bila tidak memiliki Sertifikat PKP, perusahaan menunjuk tenaga yang sesuai dengan tugasnya mengikuti Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan.

2.2. Sarana Produksi


  • Sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan kabupaten / kota
  • Laporan hasil pemeriksaan sarana PP IRT dengan hasil minimal Cukup.

2.3. Pangan yang diproduksi Tidak boleh berupa :


  • Susu dan hasil olahannya
  • Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku
  • Pangan kaleng berasam rendah (PH> 4,5)
  • Pangan bayi
  • Minuman beralkohol
  • Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
  • Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI
  • Pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM.

3. Informasi Tentang Nomor Sertifikat PKP.


Nomor Sertifikat terdiri dari 3 (tigo) kolom dan 9 (sembiIan) angka, sesuai contoh berikut : 123/4567/89


  • Angka ke-1, 2, 3 pada kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga
  • Angka ke-4, 5, 6, 7 pada kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten / kota
  • Angka ke- 8, 9 pada kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat

4. Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP - IRT)


  • Sertifikat diberikan untuk 1 (satu) jenis produk pangan
  • Nomor Sertifikat PP - IRT terdiri dari 12 angka (digit) yaitu:

  • angka ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan

  • angka ke-2, 3 menunjukkan nomor urut jenis produk

  • angka ke-4,5,6.7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota

  • angka ke-8, 9 menunjukkan nomor urut produk PP IRTyangtelah memperoleh SPP-IRT

  • angka ke-10,11,12 menunjukkan nomor urut PP-IRT di Kabupaten/kota yang bersangkutan

  • Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dicantumkan pada label produk pangan IRT dengan cara penulisan seperti contoh berikut:

P – IRT No. 206347102025

Keterangan:
• 2 = jenis kemasan adalah pfastik
• 06 = kelompok jenis pangan yaitu tepung dan hasif olahnya dan jenis produknya adalah biscuit
• 3471 = kode propinsi, kabupaten/kota adalah propinsi DIY, kota Yogyakarta
• 02 = nomor urut jenis pangan yang ke- 2 memperoleh nomor sertifikat produksi
• 025 = nomor urut perusahaan IRT di kabupaten / kota setempat (Yogyakarta)


5. Pencabutan dan Pembatalan SPP-IRT


Dicabut dan dibatalkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota apabila :
  • Pemilik atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di bidang pangan
  • Pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama yang tertera pada SPP-IRT
  • Produk pangan terbukti merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa.

6. Perubahan dan Penambahan Jenis Pangan


  • Perubahan pemilik SPP-IRT dan penanggung jawab perusahaan harus dilaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
  • Penambahan SPP-IRT dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota berdasarkan:

· Permohonan penambahan jenis produk pangan yang dihasilkan oleh IRTyang telah mengikuti penyuluhan

· Hasil pemeriksaan sarana produksi IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota minimal Cukup


7. Kode Propinsi, Kabupaten Dan Kota .


33 Jawa Tengah
33.08 Kabupaten Magelang
33.10 Klaten
34 DI Yogyakarta
34.01 Kabupaten Kulon Progo
34.02 Kabupaten Bantul
34.03 Kabupaten Gunung Kidul
34.04 Kabupaten Sleman
34.71 Kota Yogyakarta.

8. Kode Jenis Pangan Produk IRT


01 Daging dan hasil olahnya

Abon daging, Baso daging, Dendeng babi, Dendeng sapi, Rambak kulit.

02 Ikan dan hasil olahnya

Abon ikan, Baso ikan, Cumi kering, Ikan asap, Ikan asin, Kerupuk ikan, Pasta, Ikan, Petis, Terasi, Udang kering.

03 Unggas dan hasil olahnya

Abon ayam, Telur asin, Keripik cakar, Ayam bakar.

04 Sayur dan hasil olahnya

Acar Asinan sayur, Jamur asin/kering, Sayur asin / kering, sayur kering

05 Kelapa dan hasil olahnya

Kelapa parut kering, Olahan air kelapa / nata decoco, Pasta kelapa, Santan

06 Tepung dan hasil olahnya

Bihun, Biskuit, Dodol, Jenang, Kerupuk, Kue basah, Kue brem, Kue kering, Makaroni Mie kering, Mie basah, Tapioka, Tepung aren, Tepung beras / ketan, Tepung gandum, Tepung hunkwee, Tepung Kedele, Tepung kelapa, Tepung kentang, Tepung pisang, tepung sagu roti, Sohun, Tahu, Wingko, Geplak.

07 Minyak goreng, Minyak jagung, Minyak kacang, Minyak kedele, Minyak kelapa, Minyak bunga matahari, Minyak Zaitun

08 J em dan jenisnya

Jem / Selai, Jeli buah, Marmalad, Serikaya

09 Gula, Madu, Kembang gula

Gula aren, Gula kelapa, Gula pasir, Gula semur, Kembang guIa, Kembang gula kare , Madu, Sirop.

10 Coklat,Kopi,Teh

Coklat biji / bubuk, Kopi campur, Kopi biji / bubuk, Teh

11 Bumbu

Aneka bumbu masak, bawang goreng, Cuka, Kecap asin / manis, Petis, Saos cabe, Saos ikan, Saos kacang, Saos tomat, Tauco, Terasi

12 Rempah rempah

Bawang merah kering/pasta/bubuk, Cabe kering / pasta / bubuk, Cengkeh kering / pasta / bubuk, Jahe kering / pasta / bubuk, Jintan, Kayu manis, Kapulaga, Ketumbar, Kunyit kering / pasta / bubuk, Lada putih / hitam, Pala / bunga pala, Wijen

13 Minuman ringan, Jus

Jus buah, Minuman beraroma, Minuman buah, Minuman gula asam, Minuman kacang kedelai/Sari kedele, Minuman kopi / campur, Minuman kunyit asam, Minuman lidah buaya, Minuman rumput laut, Minuman sari madu, Minuman teh

14 Buah dan hasil olahannya

Asinan buah, Buah kering, Manisan buah, Kurma, Sari buah, Emping pisang.

15 Biji-bijian dan umbi-umbian

Beras, Jagung, Ketan, Keripik kentang, Keripik ketela, Keripik singkong, Keripik Sukun, Tape ketan, Kacang, Emping mlinjo, Getuk.

16 Es

Es batu, Es jus, Es stik

9. Kode Jenis Kemasan


• 1 Kaca P-IRT/MD
• 2 Plastik P-IRT/MD
• 3 Karton / kertas P-IRT/MD
• 4 Tetrapak Harus MD
• 5 Kaleng Harus MD
• 6 Alumunium Foil P-IRT/MD
• 7 Komposid Harus MD
• 8 Ganda P-IRT/MD
• 9 Lain-lain P-IRT/MD

10. Industri Rumah Tangga yang sebelumnya memiliki nomor SP untuk produk yang diproduksi, untuk sementara nomor tersebut masih berlaku


Contoh : Dep. Kes. RI. SP. No. 382 / 12.03 / 2000

Sumber acuan : Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta.

INFORMASI TAMBAHAN TENTANG PIRT (dari DINKES kota lain) :

1. Ketentuan Perijinan : Perijinan ini adalah Perijinan tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
2. Syarat Permohonan Ijin :
  • Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
  • Mengisi formulir permohonan izin PIRT
  • Foto copy KTP, 1 lembar
  • Pas foto 3 x 4, 3 lembar
  • Menyertakan rancangan label Makanan / Minuman

3. Prosedur Perijinan
  • Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga kepada Kepala Dinas Kesehatan . Akan dilakukan Pemeriksaan berkas (1 hari)
  • Persetujuan Kadinkes (1 hari)
  • Menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (1 hari s/d 3 bulan)
  • Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya
  • Mengikuti Acara Penyuluhan Keamanan Pangan (1 hari)
  • Pemeriksaan sarana (1 hari s/d 14 hari)
  • Pemohon membayar retribusi. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga diserahkan (1 hari)
  • Total waktu 6 hari s/d 3 bulan

4. Masa Berlaku : tidak ada batas waktu

5. Pengecualian untuk permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi berupa :
  • Susu dan hasil olahannya
  • Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku
  • Pangan kaleng
  • Pangan bayi
  • Minuman beralkohol
  • Air minum dalam kemasan (AMDK)
  • Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI
  • Pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM

6. Sanksi administrasi
  • Melanggar peraturan di bidang pangan
  • Nama pemilik tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat
  • Produk tidak aman dan tidak layak dikonsumsi

85 komentar:

  1. Ass@

    Selamat pagi pak... Wah lama sekali saya tidak silaturrahim dengan Bapak. Info ini sangat berguna bagi kami, Terimakasih ilmunya. Semoga Bapak tidak jemu mengajari Kami ilmu-ilmu. Semoga barakah. Amin. Rozi Perikanan UGM

    BalasHapus
  2. Terima kasih dik Rozzi atas kunjungannya. Yah ... lewat media inilah saya ingin berbagi ilmu. Mudah2an bermanfaat. Katanya di acara wisuda di GSP kemarin Sukses besar. Mudah2an tambah maju aja. Kapan lulusnya nih ? Salam.....

    BalasHapus
  3. Selamat Pagi pak...saya coba cek ke beberapa situs baru menemukan situs yang cukup memberikan pengertian tentang proses pembuatan izin produksi khususnya makanan, kali ini saya mau bertanya secara riil bagaimana cara membuat izin BPOM:
    1. haruskah saya datang ke BPOM untuk memberikan sample produk ini atau hanya mengembalikan form.
    2. adakah nanti pihak BPOM meneliti dan datang langsung ke tempat usaha kami.
    3. adakah jumlah biaya yang akan terjadi meskipun itu dibilang biaya administrasi atau sebagainya, kalo ada berapa besarannya.
    4. terima kasih atas infonya karena di negara kita ini banyak para usahawab kecil yang bingung untuk membikin atau proses izin BPOM ini.

    nuwun

    BalasHapus
  4. maaf baru sempat balas. terima kasih atas kunjungannya.
    Begini, ijin BPOM dan ijin Dinkes itu beda. Kalo ijin BPOM biasanya untuk perusahaan besar dan yang mengeluarkan adalah DepKes (BPOM). Tetapi kalau untuk perusahaan kecil atau menengah, biasanya cukup Dinas Kesehatan setempat.
    Nah..sepertinya yg ditanyakan lebih condong ke ijin Dinkes yaitu SPP-IRT (Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga). Cara ngurusnya gampang kok. Silahkan mas/mbak Yos Widya datang langsung ke Dinas Kesehatan Setempat (sesuai wilayah lokasi pabriknya). Jangan lupa bawa contoh produk yang mau dimintakan ijin DinKes-nya. Usahakan produknya sudah dikemas dan diberi label atau mempunyai desain kemasan yg memuat point2 yg dipersyaratkan, misalnya merk dagang, alamat produsen, berat netto, tgl kadaluwarsa, komposisi, kode produksi, dll. Tanya aja ke bagian yg ngurusi SPP-IRT, nanti kan ditunjukkan. Setelah dicatat, tahap selanjutnya diminta untuk mengikuti Penyuluhan dulu. Biasanya penyuluhan ini diadakan kalau jumlah pesertanya mencapai 1 kelas (skitar 30-an peserta). Kalau pesertanya belum cukup, boleh ikut ke Dinas Kesehatan kabupaten lainnya yg pesertanya sudah cukup banyak (misalnya mendaftar di Dinkes Bantul, kemudian ikut penyuluhan di Sleman atau Dinkes Kota Yogyakarta yg kebetulan pesertanya sudah cukup banyak, sehingga tidak nunggu lama). Setelah mengikuti penyuluhan, selanjutnya sertifikat penyuluhan tsb dibawa ke Dinkes setempat tadi (tempat kita mendaftar). Setelah dicatat, nanti akan dijadwalkan untuk diadakan kunjungan ke pabrik sambil diuji kualitas airnya (terutama dari aspek mikrobiologisnya / bakteri E. colli). Apabila lolos uji air, maka akan dikeluarkan no ijin Dinkes-nya yaitu Nomer SPP-IRT. Soal beaya, sepertinya sangat murah. Untuk uji mikrobiologis air, saya dulu hanya sekitar Rp. 25 ribu-an (tapi sudah cukup lama lho... , kalau sekarang paling gak sampai 100 ribu). Kadang2 Dinkes ada proyek untuk pengurusan SPP-IRT, sehingga bisa gratis. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.

    BalasHapus
  5. Pak, usaha orang tua saya dibidang makanan home industri dan saat ini baru ada ijin depkes seperti ini : Dep. Kes. RI. SP. No. 382 / 12.03 / 2000 dan tertera pada kemasan. Namun saat ini saya banyak memperhatikan bahwa kemasan pada makanan terdapat tulisan "KANDUNGAN NILAI GIZI" dan beberapa lagi tidak mencantumkan keterangan itu. Saya ingin menanyakan tulisan Kandungan "Nilai Gizi" ini apakah sekarang harus di sertai kemasan tersebut atau tidak. Kalau di haruskan apakah bisa kita dapatkan ke Labotarium Makanan setempat?
    Terima Kasih

    BalasHapus
  6. Terima kasih mbak/mas Halim kunjungannya. Sekarang ini, Nomer SP dari DepKes sudah diganti dengan nomer SP-PIRT No......... (ada 14 digit kalo gak salah). Kalo dengan Nomer SP bisa berlaku untuk semua produk yg dihasilkan suatu UKM, tetapi sekarang ini untuk SP-PIRT tiap2 produk mempunyai nomer sendiri2 (tinggal melaporkan ke DinKes setempat apabila mempunyai produk tambahan dan nanti akan diberikan nomer baru).
    Soal mencantumkan kandungan nilai gizi dalam kemasan sepertinya tdk dipersayaratkan, tetapi komposisi dari produk itu yg dipersyaratkan, misalnya produk tsb komponennya adalah terigu, gula, telur, dsb. Jadi, soal mau menyertakan kandungan gizinya bersifat sukarela. Kalo dirasakan perlu, ya silahkan dicantumkan. kalo tidak, ya gak apa2, yang penting komponen atau komposisinya wajib dicantumkan.
    Kalau mau mengetahui kandungan gizinya, maka harus dilakukan analisa di laboratorium. Kalu anda tinggal di sekitar Jogja, silahkan menghubungi mbak Novi - Lab. Biotek - Lantai 2 - Gedung Lama - Fakultas Teknologi Pertanian - Jur Tek Pangan dan Hasil Pertanian.
    Sekian, mudah2an cukup jelas.

    BalasHapus
  7. salam sejahtera pak.. saya baru mau mulai usaha makanan baku , tapi sekarang belum ada merek. untuk barang yang baru sebaiknya di daftarkan melalui depkes (untuk mendapatkan sertifikat depkes) atau melalui spp-iRT saja?
    dan beda SPP-IRT dan depkes apa ya?
    prosedur untuk mendaftarkan depkes dibutuhkan syarat apa aja apa aja y?

    terimakasi pak

    BalasHapus
  8. Kalau produk baru mas Tedy belum punya merk, sbaiknya harus segera dicarikan merk yg tepat. Mengapa ? Sebab merk adalah "identitas diri" dari produk tsb, dan merupakan salah satu syarat penting dalam pengurusan Nomer P-IRT nantinya (selain nama perusahaan, alamat, macam produk, berat netto, Tanggal Kadaluwarsa, dll).
    Suatu produk akan didaftarkan ke Depkes (BPPOM) atau cukup Dinas Kesehatan setempat (SPP-IRT) sangat tergantung pada bahan utama produk tsb dan skala usahanya (UKM atau perusahaan besar). Untuk usaha skala Industri Rumah Tangga atau UMKM biasanya cukup didaftarkan ke DinKes setempat, dan sebaliknya untuk perusahaan Menengah dan Besar didaftarkan ke BPPOM - DepKes. Namun demikian untuk produk olahan berbahan baku susu tidak bisa didaftarkan ke DinKes untuk mendapatkan Nomer PIRT, dan menjadi wewenang BPPOM- DepKes, misalnya es krim, yoghurt, dll.
    Apa beda Nomer SPP-PIRT dan Nomer SP - DepKes ? Pada prinsipnya keduanya sama saja, karena intinya produk yg dihasilkan oleh UKM dan perush besar tsb telah sesuai dg cara produksi yg baik, aman, sehat, dan hygienis sesuai dg anjuran Departemen Kesehatan RI (artinya bukan produk yang liar atau sembarangan, melainkan ada ijin dari pihak yang berwenang).
    Sekian, mudah2an cukup jelas.

    BalasHapus
  9. Pak, kalo saya mau mengemas ulang suatu produk yaitu air zam zam menjadi kemasan kecil kecil, sya harus mencari ijin nggak pak .. Kalo iya bagaimana caranya... terimakasih.

    BalasHapus
  10. mbak anik, sebagai produsen yg bertanggungjawab dan beretika sudah pasti harus memberikan jaminan kualitas produk, keamanan dan keselamatan kepada konsumen. Menurut aturan pada butir 2.3 artikel diatas produk anda termasuk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), maka hal ini tidak merupakan wewenang DinKes untuk mengeluarkan SPP-IRT lagi, sehingga untuk ijinnya ya harus ke DepKes (BPPOM).
    Menurut hemat saya, produk tsb harus berijin, karena produk tsb termasuk sangat riskan dg masalah kesehatan konsumen.
    Sekian, semoga cukup jelas.

    BalasHapus
  11. Salam, Pak, saya baru merintis usaha bidang makanan (Produk olahan coklat / praline). Apakah harus membuat SIUP dulu sebelum membuat SP PIRT ? usaha ini skalanya kecil, usaha rumahan..
    terima kasih..

    BalasHapus
  12. mbak Indah, kalau menurut persyaratan butir 2 pada artikel diatas, mestinya harus sudah memiliki SIUP dulu,TETAPI pada waktu saya mengurus Nomer SPP-IRT kok gak pakai syarat SIUP diatas ya. Memang untuk mengurus SIUP persyaratannya juga agak ribet dan butuh waktu tersendiri. Jadi, menurut saya coba spekulasi saja tanya ke Dinas Kesehatan setempat untuk pengurusan SPP-IRT, siapa tahu tidak perlu pakai syarat SIUP diatas. Apalagi ini kan masih usaha yg baru dijalankan. Nanti kalau usahanya sudah berkembang baik, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengurus SIUP nya.
    Sekian jawaban saya, mudah2an tambah sukses usahanya. Salam.

    BalasHapus
  13. salam pak, saya mau buat cuka makan di luar jawa, bibitnya saya datangkan dari surabaya, kalau di surabaya sudah jalan produksinya, dan saya mau buat cabang di luar jawa, apakah saya harus mengurus PIRT lg di dinkes setempat lagi? apakah bisa dgn PIRT surabaya tapi saya produksinya di luar jawa, dgn alasan efisiensi biaya. Makasi infonya

    BalasHapus
  14. Terima kasih mas Denny atas kunjungannya. Menurut pendapat saya karena lokasinya berbeda dan tentu daerah pemasarannya berbeda pula, apalagi air yang digunakan juga berbeda, maka sudah selayaknya harus diketahui oleh Dinas Kesehatan setempat karena usaha mas Denny yg baru ini berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan setempat. Mungkin tidak perlu harus mengurus PIRT dari awal, tetapi PIRT dari Surabaya dapat diinformasikan ke Dinas Kesehatan setempat bahwa usaha yg dijalankan ini telah mendapat ijin dari Dinkes di Surabaya. Mungkin yg dilakukan hanya analisis air yg digunakan untuk produksi (uji bakteri E. colli dan lainnya). Untuk lebih jelasnya, silahkan berkonsultasi dg Dinas Kesehatan setempat. Itu hanya pendapat saya. Semoga sukses.

    Nb. Mas Denny, kalau tidak keberatan mohon pengalaman berbisnisnya dapat dishare dg pembaca lainnya lewat blog ini. Siapa tahu dpt menginspirasi temen2 lainnya. Atas kesediaannya saya sampaikan terima kasih.

    BalasHapus
  15. assalamualaikum,pa orang tua saya memppunyai usaha makanan ringan yaitu kerupuk tetapi bahan mentahnya didatangkan dari jawa tengah sedang pengolaham matangnya beserta pemasaranyya di bandung pertanyaan saya
    1. apa boleh kerupuk mentahnya dari jawa tengah sedang pengolahan dan pemasarannya di bandung membuat sp pirt di bandung?
    2.yang berhak mendaftarkan sp pirt apakah harus produsen pertama sedang kalo yang mengemasnya harus bagaimana sedang produsen pertama tidak membuat sp pirt ?
    3.berapa lama proses keluarnya no sp pirt ?

    BalasHapus
  16. Terima kasih mas mustajab atas kunjungannya. Biasanya kegiatan produksi suatu usaha dimulai dari pengolahan bhn mentah sampai menjadi produk akhir dan dipasarkan. Tetapi karena alasan tertentu (misalnya demi effisiensi waktu, tempat, beaya, dll), ada yg mengambil jalan pintas dengan memulai usaha tidak dimulai dari awal (produksi bahan mentah), tetapi dimulai dari bahan setengah jadi, atau bahkan hanya memasarkan saja. Semuanya boleh2 saja dan sah2 saja tidak dilarang.
    Lalu bagaimana soal ijin P-IRT nya ?. Untuk mudahnya tahapan produksi tsb saya kelompokkan menjadi 3 kategori yaitu :1) produksi bhn mentah menjadi produk setengah jadi , 2) produksi setengah jadi menjadi produk akhir ; 3) pengemasan produk akhir & pemasaran.
    Idealnya ketiga kategori tsb dijalankan oleh satu UKM sehingga cukup satu ijin P-IRT saja. Tetapi kalau ketiga kategori tahapan tsb dikerjakan secara terpisah, menurut saya tetap harus memiliki ijin SPP-IRT, sebab SPP-IRT ini adalah jaminan bagi kemanan dan kenyaman konsumen. Kalau ada hal2 yg tdk diinginkan bisa dilacak, meskipun tahapan produksinya secara parsial (sepenggal-sepenggal). Dimana mencari SPP-IRT nya ? ya di Dinkes setempat dimana usaha tsb dijalankan. Meskipun bhn mentahnya diambil dari Jateng dan diproses lebih lanjut di Bandung, ya gak masalah kalau didaftarkan usahanya di Bandung (meskipun hanya dari proses menggoreng s/d mengemas dan memasarkannya). Yang penting adalah harus dipastikan bahwa produk setengah jadi yg akan diproses lebih lanjut tsb adalah diproduksi dg cara yg baik dan aman bagi konsumen, sehingga produk akhir yg dihasilkan juga aman bagi konsumen.
    Tentang berapa lama proses mengurus SPP-IRT sangat tergantung. Yg butuh waktu lama adalah proses dilaksanakannya penyuluhan, karena harus menunggu sejumlah peserta. Silahkan baca di Pengalaman Mengurus Nomer P-IRT disini
    Untuk lebih pastinya, silahkan berkonsultasi ke Dinas Kesehatan setempat. Mudah2an bermanfaat.

    BalasHapus
  17. terimakasih atas infornya, sangat bermanfaat...

    BalasHapus
  18. terima kasih kembali caksyam atas kunjungannya. Semoga bermanfaat.

    BalasHapus
  19. Mas saya mau tanya untuk usaha kimia rumah tangga, seperti sabun cuci, obat pell apa juga perlu PIRT. atau cukup TDI saja.
    terima kasih.

    BalasHapus
  20. Sepengetahuan saya, ijin PIRT hanya untuk industri Pangan skala Rumah Tangga dan instansi yg berwenang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Kalau industri kimia, mestinya instansi yg berwenang adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Tetapi untuk jelasnya, mas Didit bisa konsultasi ke dinas setempat. Terima kasih kunjungannya, semoga bermanfaat.

    BalasHapus
  21. saya sedang merintis usaha teh botol, apakah bisa dengan ijin PIRT ataukah harus MD? terima kasih

    BalasHapus
  22. Mas Rofiq, meskipun di butir 8.10 produk Teh bisa menggunakan ijin PIRT, tetapi kalau melihat persyaratan point 2.3 sepertinya usaha minuman teh botol harus pakai ijin MD - bukan PIRT, Sebab masuk dalam kategori Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Mengapa demikian karena produk minuman teh dlm kemasan resiko keamanan konsumennya jauh lebih tinggi daripada produk teh kering atau teh yg belum diseduh. Misalnya saja proses sterilisasi wadah/botol, proses pembuatan teh seduhannya, adanya pengawet, dsb.
    Demikian mas Rofiq jawaban saya, semoga bermanfaat. Salam.

    BalasHapus
  23. Saya baru mulai usaha ice cream rumahan. Saya agak terkejut membaca bahwa membaca keterangan Bapak bahwa ice cream tidak bisa dibuatkan PIRTnya. Kenapa???
    Willy

    BalasHapus
  24. mas Willy makasih kunjungannya. Begini, meskipun usaha rumahan tetapi tdk semua usaha rumahan bisa mendapatkan ijin PIRT, karena ada perkecualiannya. Menurut persyaratan di butir 2.3 , ternyata susu dan produk olahannya (termasuk Yoghurt, Ice Cream, dll) tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan ijin. Yg mengeluarkan ijin haruslah Departemen Kesehatan Pusat, yaitu masuk MD (bukan PIRT). Mengapa ? karena susu termasuk makanan yg paling lengkap nutrisinya shg sangat baik untuk pertumbuhan bakteri dan mikrobia lainnya, alias mudah rusak. Karenanya harus diawasi dg ketat. Pengalaman teman yg ngurus PIRT untuk yoghurt dan produk cereal yg didalamnya mengandung susu juga mengalami kendala. Solusinya = ganti saja susu dengan bahan lain misalnya santan atau susu kedele, sehingga nanti kategorinya termasuk produk berbahan baku dari kedele atau kelapa (tidak termasuk yg tidakdiijinkan). Kalau nanti mau ditambah susu ya monggo, tapi sedikit saja dan kalau sdh dpt nomer PIRT (he3... diakali begitu saja)
    Sekian mas Willy, semoga bermanfaat.

    BalasHapus
  25. Dear Bapak....
    Pak saya mau tanya...saya punya usaha keripik singkong pedas dimana kondisi keripik singkong (belum diberi cabe/keripik singkong putih) saya beli dari jawa dan sudah ada ijin P IRT dari Depkes JAwa tengah..
    1. Apakah saya boleh memakai Nomor ijin P IRT dari keripik singkong putih yang dari Jawa?? atau
    2. saya harus mengurus ijin P IRT untuk keripik singkong pedas??
    3. Apakah ijin P IRT untuk domisili di rumah dan didaerah perumahan komplek Bojong Indah Cengkareng - Jakarta BArat bisa diproses atau tidak?? atau harus berbentuk ruko?? karena saya dapat informasi kalau perumahan di cengkareng - Jakarta Barat ijin P IRT tidak bisa diproses??? Karena saya mau mengajukan ijin P IRT untuk keripik singkong pedas...
    thx banget..
    rudy

    BalasHapus
  26. YTH: Bp. Pri,
    mohon tanya, kalo kode propinsi/kabupaten/kota nya, adalah: 3578, dari kota mana?
    mohon advis nya, karena kami sedang mencari produk tersebut.
    terima kasih atas advis nya.

    BalasHapus
  27. pak setiap bulan puasa saya slalu membuat kue2 kering.pmasarannya antar rumah dan toko. Saya ingin mencoba memasukan prodak saya ke supermarket tetapi saya masih kelas 2 sma dan berumur 16 thn sedangkan syarat membuat siup harus memiliki ktp. Apa boleh menggunakan siup milik orang tua??? dan apa saja syarat untiuk memasukan barang ke supermarket??

    BalasHapus
  28. Terima kasih mbak Enci atas kunjungannya. Wah... saya salut anda yg baru kelas 2 sma saja sdh praktek berwirausaha. Semoga bisa dicontoh oleh temen2 lainnya, karena kesejahteraan bangsa ini hanya dapat dicapai dengan semakin bertumbuhnya wirausahawan2 muda seperti mbak Enci ini. Menurut saya, untuk persyaratan pengurusan kelengkapan administrasi PIRT dll lebih baik menggunakan identitas orang tuanya saja. Saya yakin org tua tdk keberatan dan pasti akan mendukung sejauh mbak Enci mampu membuktikan bisa membagi waktu antara sekolah dan bisnis.
    Mengenai persyaratan memasukkan produk ke Supermarket atau toko swalayan, secara khusus mungkin berbeda-beda tetapi secara umum kurang lebih sama. Yang jelas produk yg akan dijual harus memenuhi persyaratan kualitas yg sdh ditetapkan, misalnya tebal kemasan, label kemasan memenuhi aturan, sdh mempunyai ijin dari depkes - No PIRT , dilengkapi tanggal kadaluwarsa, produk berkualitas baik, dsb... serta terjadi kesepakatan antara supermarket/swalayan dengan mbak Enci -terutama dalam hal aturan pembayaran serta aturan lainnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan menghubungi swalayan ybs. Percayalah, sejauh produk yg akan dijual layak jual, tidak perlu takut atau ragu-ragu. Silahkan dicoba, semoga sukses ya...

    BalasHapus
  29. Mas Tony terima kasih kunjungannya. Saya sudah mencari informasi /searching di internet, tapi maaf banget belum ketemu. Kalau melihat kodenya yaitu 3578, itu berarti 2 digit didepan (angka 35) adalah kode propinsi , sedangkan 2 digit di belakang (angka 78) adalah kode Kabupaten atau kota. Kalau kode Jateng adalah 33 dan kode DIY adalah 34 , maka kode 35 tersebut dugaan saya adalah kode Propinsi tetangga, yaitu Jawa Timur (atau mungkin Jawa Barat). Tapi sayangnya saya tidak berhasil menemukannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kunjungi web site Dinas kesehatan di kedua propinsi tsb dan mohon informasi.

    BalasHapus
  30. Mas Rudy terima kasih kunjungannya. Maaf banget baru sempat membalasnya. 1 & 2) Kalau produk keripik singkong tersebut diolah lagi oleh mas Rudy (dg diberi bumbu pedas sehingga berbeda dg produk aslinya), produk tsb tentunya sepenuhnya menjadi tanggungjawab mas Rudy. Oleh karenanya harus menggunakan ijin baru, tidak boleh menggunakan PIRT dari pengolah keripik singkong di Jawa Tengah.
    3) Ijin PIRT sepertinya tdk mensyaratkan harus berupa RUKO dan sepengetahuan saya di komplek perumahanpun boleh, ASALKAN persyaratan mendirikan usaha tsb dipenuhi, misalnya ada ijin gangguan dari tetangga, bagaimana sarana penanganan limbahnya, dll. Kalau usahanya hanya berupa usaha pengemasan saja dan prosesnya tdk menghasilkan limbah yg dpt mengganggu tetangga, mestinya tidak masalah.
    SARAN = kalau prospek bisnisnya bagus tetapi proses ijinnya tdk memungkinkan, lebih baik pesan produk keripik singkong di Jawa sudah diberi bumbu pedas sekalian. Kalau perlu mas Rudy memberi contoh dan resepnya, sehingga mas Rudy bisa pakai PIRT produsen yg di jawa Tengah tsb. Dalam hal ini bisa pesan dlm bentuk Curah atau sudah dikemas sekalian. Hal ini justru lebih praktis dan mas Rudy lebih fokus ke mencari pasar saja. OK semoga sukses.

    BalasHapus
  31. Mas Rofiq, maaf baru sempat balas sekarang. Sepengetahuan saya, seperti yg sudah dipersyaratkan, minuman dalam kemasan tidak bisa diberikan ijin PIRT. Oleh karena itu harus ijin ke BP POM - Departemen Kesehatan. Sekian terima kasih.

    BalasHapus
  32. YTH: Bp. Pri,
    Terima kasih atas advis nya,
    kalo-kalo pas, ada ketemu angka tersebut (3578) mohon diberitau.
    MaturSuwun.

    BalasHapus
  33. Pak Priwwit, terimakasih atas informasinya.benar2 sangat membantu saya. Pada saat ini saya sedang mencoba memulai usaha minuman Jus dlm kemasan botol plastik. Yang ingin saya tanyakan apakah minuman jus juga termasuk dalam AMDK? kalau yg diperlukan adalah ijin MD, maka apakah syratnya sama dengan bila kita memohon ijin PIRT? Terimakasih sebelumnya.

    BalasHapus
  34. Pak Priwwit, mohon infonya saat ini saya sedang mencoba bikin jamu namun ternyata setelah saya datang ke DEPKES untuk konfirm izin biayanya mahal sekali padahal produk saya masih dalam bentuk rajanagan saya tertarik karena saya sendiri bergerak dalam bidang pengobatan dengan sistem therapy banyak pasien saya yang suka meminta obtnya maka saya ciptakan jamu tersebut, namun walaupun saat ini blum ada yang mengeluh tentang produk saya tersebut tapi saya mencoba untuk legalitas pormalnya tentang produk tsb, kalau saya boleh tanya apa brapa biaya untuk PIRT serta apa ja syaratnya?. terimakasih sebelumnya.

    BalasHapus
  35. Mbak Yanna, maaf baru balas sekarang. Sepengetahuan saya, jus dalam kemasan termasuk dalam AMDK. Oleh karenanya yang berhak memberikan ijin adalah BP POM (dengan nomer MD), bukan Dinas Kesehatan setempat dengan nomer PIRT. Saya kira persyaratannya hampir sama. Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi ke BP POM setempat atau pusat. Saran saya, belum dipunyainya nomer MD janganlah dijadikan sbg penghalang bisnis. Sementara pasarnya lokal-lokal aja dulu, jalan aja terus sambil persyaratan diurus. Semoga usahanya tambah maju dan sukses.

    BalasHapus
  36. Mas Ceppy, kalau produknya berupa jamu memang BP POM yang berhak mengeluarkan ijinnya. Sedangkan PIRT adalah khusus produksi Pangan skala Industri Rumah Tangga. Jadi, kalau mas Ceppy berencana mengurus ijin jamu di PIRT sepertinya kok salah alamat. Tentang persyaratan PIRT, silahkan disimak lagi di artikel di atas (tapi ini untuk produk pangan lho... bukan untuk jamu, KECUALI kalau produk "jamu tsb" didesain sbg minuman kesehatan... BUKAN JAMU... mungkin bisa dikeluarkan PIRT oleh Dinas Kesehatan setempat). Saya punya pengalaman yg berkaitan dg rempah-rempah yaitu membuat produk "wedang uwuh instan" dan mendapat ijin PIRT. Demikian mas ceppy, smoga bermanfaat.

    BalasHapus
  37. saya berencana di bidang air minum galonan, ingin mendapatkan depkes MD, posisi saya ada di luar jawa.
    Solusinya bagaimana ?
    trims

    BalasHapus
  38. Selamat..., pak. Saya mohon informasinya, bagaimana jika di label produknya masih tercantum depkes? tetapi untuk PIRT-nya sudah ada. karena label produknya yang masih tertulis depkes RI terlanjur banyak dicetak. Memang rencanannya kalau label produk yang lama habis langsung diganti dengan yang baru dan benar. Trus gimana cara ngomongnya ke BPOM jika ada sidak? Thanks.

    BalasHapus
  39. selamat pagi, pak. saya berasal dari malaysia dan ingin mohon informasinya, bagaimana hendak mohon label/nombor pendaftaran "makanan luar : ML" dari indonesia? Berapa banyak cajnya untuk satu produksi? apa - apa yang perlu saya sediakan semasa mengumumkan pemohonan ini? produksi saya adalah berasal/diproses daripada tepung gandum dan jagung dengan rempah dan perisa yang dibenarkan, minyak tumbuhan (RBD Palm Oil), biasanya ia dikategorikan dalam "SNACK".
    Terima kasih .

    BalasHapus
  40. pagi pa,
    mohon untuk sarannya, sudah lebih dari 20 thn orang tua saya membuat usaha kue kering seperti kastangel, putri salju, selebes, nastar dll. usahanya masih skala kecil karena hanya mempekerjakan beberapa orang tetangga n anggota keluarga sendiri, jg tempatnyapun masih didapur rumah sendiri.Alhamdulillah saat ini usahanya sudah berkembang walaupun infonya dari mulut ke mulut. Hanya memang ini sifatnya musiman, hanya pada bln ramadhan pas buat idul fitri.
    yang ingin saya tanyakan:
    1. saya ingin sekali mengembangkan usaha orangtua agar tidak bersifat musiman saja, kira2 bagaimana ya?
    2.saya ingin memasarkan ke supermarket jg dan disarankan utk mengurus PIRT ke Dinkes kab Cirebon, tapi ternyata biayanya mahal sekali utk Izin Pemdanya 500rb, kemudian utk penyuluhannya 250rb, belum untuk uji sampelnya 25rb per sampel ditambah utk pembuatan PIRTnya 75rb yg harus diperpanjang tiap thn. Padahal jujur saja untuk modal saja kami masih kesulitan. bagaimana kita mau menggalakan wirausaha kalau untuk permasalahan perizinannya masih dipersulit.
    Saya sempat menanyakan apakah ada program dari pemerintah, seperti koperasi atau dinkes utk permasalahan tsb, karena saya yakin yg mengalami dilema seperti saya ini buakan hanya saya.
    terimakasih sebelumnya

    BalasHapus
  41. waduhhhh... mahal banget ya.. sepertinya di daerah saya Kab Bantul DIY tdk sebesar itu mbak Mia. Saran saya begini :
    1. Coba cari informasi untuk beaya di Kab. Tetangga (sekitar Cirebon), sebab penyuluhannya bisa ikut di kab lain, setelah dpt sertifikat baru lapor ke dinkes setempat. Kalau pas ada proyek, biasanya malahan gratiss untuk beaya penyuluhan ini (saya dulu dpt gratisan proyek).
    2. Setahu saya, untuk uji Lab yg dilakukan ngurus PIRT adalah KUALITAS AIR yg digunakan untuk produksi, itupun hanya uji mikrobiologis (bakteri E.Coli), saya dulu hanya sekitar 25 ribu saja (tidak per produk lho). Lagipula, buat apa uji produk untuk ngurus PIRT ?, toh tidak ada kewajiban mencantumkan komposisi kimiawi secara detil. Umumnya hanya komposisi bahan saja.
    3. Menurut saya, alat2 produksi kue kering bisa untuk produksi roti basah , bolu, mandarin dan sejenisnya yg tdk tergantung pd musiman, shg aktivitas produksi jalan terus. Di daerah saya, banyak usaha roti bolu yg diperuntukkan bagi org2 yg punya hajatan.
    Ok.. sekian mbak Mia, jalan terus & jgn menyerah. Semoga sukses. Kalau kurang jelas, bisa konsult via email priwitono@gmail.com

    BalasHapus
  42. Terima kasih pak George atas kunjungannya. Untuk informasi tatacara pendaftaran bisa disimak di artikel TATA CARA PENDAFTARAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BADAN POM REPUBLIK INDONESIA dalam blog ini . Tapi maaf banget, yg berkaitan dengan beaya saya tidak tahu pasti. sebaiknya bisa berhubungan langsung dg Badan POM RI.

    BalasHapus
  43. Saya kurang jelas dg pertanyaan mas Reinaldo. Apakah yg anda maksudkan produk anda sudah mempunyai nomer SP lama dari depkes dan sekarang sdh keluar PIRT nya ?. Kalau demikian kasusnya, ya gak apa2 karena nomer SP (yg lama) masih boleh dipakai. Katakan saja ini masih menghabiskan stock kemasan lama, dan sekarang sedang dalam proses mengganti kemasan baru dengan nomer PIRT yg baru. Saya kira mereka akan mengerti. ATAU solusinya : tetap habiskan kemasan stock lama tetapi anda bikin sticker kecil berisi nomer PIRT yg baru, kemudian Tinggal tempel diatas no SP lama, dan beres sudah....

    BalasHapus
  44. sore Pak,
    mohon sarannya apabila produk dengan bahan dari coklat seperti kue ataupun permen coklat bisa dikatagorikan dalam PIRT rumah tangga atau skala yang lebih besar? dalam pengajuan PIRT apakah harus menggunakan alamat domisili tetap meskipun usahanya dilakukan ditempat lain? terimakasih.

    BalasHapus
  45. Selamat Siang Pak, saya mo nanya, apa boleh saya menjual produk makanan orang lain yg sudah ada ijinnya dg merk saya sendiri, bila boleh apakah saya hrs mengurus ijin sendiri atau cukup memakai ijin aslinya.
    Saya juga berencana membuat bumbu pecel sendiri untuk dipasarkan, bagaimanakah caranya untuk menentukan masa kadaluarsa suatu produk, apakah ini ada penyuluhannya, bila ada dimana?
    Terima kasih

    BalasHapus
  46. mbak Dwi, kalau dicermati artikel diatas sepertinya produk olahan coklat seperti permen, kue, coklat bubuk masih dalam wilayah ijin PIRT, asalkan bukan susu coklat, sebab kalau produk olahan susu harus ijin BPOM. Untuk alamat, mestinya ya pabrik tempat produksinya, atau Alamat penanggungjawabnya, supaya kalau ada sesuatu ttg produk yg dipasarkan dapat dicari siapa yg harus bertanggungjawab. Terima kasih.

    BalasHapus
  47. mbak endah, kalau kita menjual produk orang lain yg sudah berijin dengan memakai merk kita sendiri itu berarti kita harus siap mengambil tanggungjawab sepenuhnya produsen produk tsb. Jadi kalau ada sesuatu hal ttg produk tsb berarti kita harus siap bertanggungjawab. Kalau kita hanya mengemas saja, ya disebutkan saja dalam kemasan sbb: Dikemas Oleh UKM ....... ATAU bisa juga kita bekerjasama langsung dengan produsen aslinya dan disebutkan begini : Diproduksi Oleh UKM.(asli)... untuk UKM (kita)... . . Tentang penentuan masa kadaluwarsa sebetulnya bisa dilakukan sendiri. Prinsipnya adalah menguji sampai seberapa lama produk tsb masih layak dikonsumsi yang disimpan pada kondisi yg sama persis ketika produk tsb akan dipasarkan. Kalau produk tsb dipasarkan di suhu kamar, ya produk tsb diuji pada suhu kamar. Setiap hari produk tsb diamati dan diuji apakah masih layak dikonsumsi atau tidak (kualitas masih baik, tidak berubah, tidak rusak). Kalau tidak bisa, bisa menghubungi public service Jurusan TPHP - FTP UGM (mbak Novi - lantai 2). Sekian semoga puas.

    BalasHapus
  48. Salam sejahtera, mas Pri, sy takjub akan pengetahuan mas, dan jg kesediaan mas ut berbagi pengetahuan..

    begini mas, org tua sy sudah 30 th berjualan panganan siomay yg dijajakan langsung k konsumen dg cara berkeliling memakai sepeda, kemarin sy ada terpikirkan, bagaimana kalo pemasarannya dibuat hanya berupa bahan setengah matang, ambil contoh seperti "chicken nugget" yg banyak di supermarket2, dan ut siomay setengah matang tsb kira2 perizinannya apakah S-PRIT atau MD, mas?

    sepengetahuan sy kalo chicken nugget sepertinya MD, kr kalo d supermarket diletakan di freezer, tetapi produksi siomay olahan org tua sy selama ini hanyalah di dapur, berskala kecil.. Dan di dlm tulisan mas yg diatas, bakso ikan termasuk yg dapat diurus S-PRIT.. terima kasih sebelumnya

    BalasHapus
  49. Salam kenal mas Pri, bagus banget ini blognya, mau konsultasi, saya punya kenalan produsen UKM bahan baku cemilan yang sudah punya ijin PIRT, lalu hendak saya jual dalam merek lain di kota lain apakah masih perlu PIRT setempat sebab saya hanya jual produk dengan pengepakan yang berbeda merek dengan produsen asalnya dan ada juga yang saya goreng sendiri untuk irit biaya transport, terima kasih

    BalasHapus
  50. pa mau tanya saya produksi siomay dan risoles apakah bs diurus ijin pirtnya dan tidak perlu kah ke bp pom? sy bingung disampaikan bahwa Pangan yang diproduksi Tidak boleh berupa :
    Susu dan hasil olahannya
    Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku,
    namun ditulis juga
    Kode Jenis Pangan Produk IRT

    01 Daging dan hasil olahnya

    Abon daging, Baso daging, Dendeng babi, Dendeng sapi, Rambak kulit.

    02 Ikan dan hasil olahnya. Padahal kan itu prodak yang memerlukan proses pembekuan dan diberi kode jg .menurut saya rancu kalau jenis prodak itu tidak boleh kenapa diberikan kode produk dengan jenis yang tidak diperbolehkan /mhn info dan jwbnya tq...
    karena saya liat bakso siomay masih ada ijin pirt nya tapi setelah saya ke dinkes katanya bakso siomay harus bp pom yang mana yg benar ya???tq lagi

    BalasHapus
  51. terima kasih mas/mbak azmi atas kunjungannya. Sebetulnya sdh sangat jelas yg dimaksud "Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku" , yaitu produk olahan yg dlm pengolahan atau pemasarannya membutuhkan kondisi khusus penyimpanan beku, misalnya daging beku atau sosis, nugget, dan sejenisnya. Produk2 tsb biasanya diproduksi oleh perushaan besar, karena dlm prosesnya butuh kondisi proses khusus (beku) dan tentunya butuh investasi besar untuk pengadaan sarana beku tsb sehingga harus ijin BPOM. Untuk produk olahan daging sperti dendeng, abon, krupuk kulit dan sejenisnya karena produknya kering dan tdk perlu penyimpanan khusus, maka cukup ijin PIRT.
    Lalu bgmana dgn bakso dan siomay ? Kalau bakso dan siomay tsb dipasarkan langsung ke konsumen seperti warung bakso - siaomay atau dg gerobak, ya nggak perlu ijin BPOM. Seperti warung makan lainnya, saya juga kurang tahu apakah warung bakso - siomay ini perlu ijin PIRT, karena penyajiannya langsung kepada konsumen sehingga kemanannya terjamin (kontaminasi atau kerusakan selama penyimpanan / menunggu konsumen relatif rendah). Persoalan menjadi BERBEDA kalau bakso dan siomay tsb dipasarkan dalam kemasan, shg ada tenggang waktu yg cukup lama untuk sampai kepada konsumen. Untuk itu menjadi tgas BPOM atau Dinas kesehatan melindungi keamanan konsumen, shg perlu diatur. Saya setuju dg saran Dinas kesehatan tsb bahwa untuk bakso dan siomay yg dipasarkan dlm kemasan butuh penyimpanan khusus pembekuan, shg ijinnya tdk cukup dg PIRT, karena produk tsb beresiko tinggi thdap kerusakan selama menunggu dipasarkan ke konsumen. Sekali lagi masalah perijinan ini "aspek Keamanan Konsumen menjadi nomer SATU yg harus diperhatikan". info tambahan : untuk makanan & minuman dengan masa kadaluarsa < 7 hr tidak perlu di daftarkan baik ke Badan POM maupun ke Dinas Perindustrian.
    Kalau mas Asmi ingin berbisnis Bakso atau Siomay, mendingan bikin warung bakso - siomay yg ISTIMEWA segalanya (rasanya, bumbunya, kelengkapannya, sistem pengelolaannya, manajemennya, dll), kemudian setelah penerimaan pasar bagus cobalah di waralabakan shg dpt berkembang ke daerah-daerah lain. Belajarlah seperti Bebek Goreng Pak Slamet yang sdh berkembang di kota-kota besar lainnya itu. Dgn cara begini, mungkin tdk direpotkan urusan perijinan PIRT atau BPOM, tetapi cukup ijin usaha saja. Demikian saran saya, semoga berkenan. Maju terus jangan putus asa. Pasti ada solusinya.

    BalasHapus
  52. Salam kenal kembali mas Rus. Kalau ukm mas Rus menggoreng sendiri lalu dikemas dan dipasarkan, ya harus pakai ijin PIRT sendiri (ukm mas Rus) karena mas Rus sudah melakukan proses pengolahan sendiri. Tetapi kalau produk tsb diolah dan dikemas oleh ukm lain (ukm temannya mas Rus) dan dalam hal ini ukm mas Rus hanya memasarkan saja, ya gak perlu mencantumkan PIRT. TETAPI kalau mau dipasarkan dengan merk sendiri (merknya beda dg ukm peembuatnya), maka menurut saya ada 2 cara = 1) kerjasama langsung dg ukm tsb untuk skalian mengemasakan produk tsb dg merk mas Rus, tetapi dicantumkan begini " ....diproduksi oleh ukm A "teman mas Rus" untuk Ukm mas Rus..." dalam hal ini pakai PIRT nya ukm teman mas Rus. 2) ya udah pakai PIRT nya ukm mas Rus -seolah-olah ini bikinan ukm mas RUs, tetapi harap diingat bahwa kalau ada apa-apa di belakang hari berarti ukm mas Rus harus siap menerima tanggung jawab... akan lebih baik kalau dalam berbisnis juga mengedepankan aspek kejujuran... sehingga rezeki yg diperoleh barokah. Sekian, terima kasih semoga berkenan.

    BalasHapus
  53. Salam Kenal Pak, saya mau tanya, saya baru saja membuka toko bahan kue. Saya mengemas kembali bahan-bahan baku untuk dijual kembali dengan kemasan yang lebih kecil dan ekonomis. Bahan-bahan yang saya kemas antara lain margarine, soda kue, sp, baking powder, sampai selai dan coklat bubuk. Apakah saya perlu mengajukan ijin p-irt sehubungan dengan re-packing tersebut. Atau saya cukup mencantumkan no depkes dari pabrik2 yang memproduksi bahan tersebut? Selama ini, saya hanya mencantumkan tulisan dikemas oleh dan tgl expired date-nya. Tetapi saya ada mendengar kabar, bahwa tetap diperlukan izin depkesnya per item kalau di-repacking. terima kasih banyak atas bantuannya.

    BalasHapus
  54. Salam Kenal pak,
    Saya dari perusahaan Freight Forwarder di Cawang ingin menanyakan syarat dan tata cara pendaftaran di BPOM, kami dapat info dari Agent bahwa nanti ada Import comodity Saos Shabu2 buat Restaurant Korea, namun kami masih buta untuk proses daftarnya, apakah di pendaftaran pangan atau khusus bahan baku saja, karena tujuan utama barang ini adalah hanya untuk keperluan restaurant tsb. bukan utnk dijual kembali,. jadi mohon bantuannya untuk tata cara pendaftrannya.
    Salam

    BalasHapus
  55. Mas Priwit, kalo mau mengajukan izin Depkes untuk produk sabun masih dalam skala industri rumah tangga caranya bagaimana ? Itu ke Dinas atau harus ke Departemen pusat ? terima kasih.
    Salam
    Rudy

    BalasHapus
  56. salam kenal..
    saya mempunyai depot AMIU (Air Minum Isi Ulang) dengan kapasitas air tampung 10.000 liter, saya ingin mengembangkan ke produksi AMDK dalam kemasan Cup/Gelas skala usaha kecil rumahan,, mohon petunjuk dimana mencari mesin kemas yang semi otomatis atau otomatis, bagaimana cara mengurus perijinan dan kemana saya harus mengurus, serta apa saja persyaratan untuk mengurus perijinan tersebut..
    terima kasih dan salam.

    BalasHapus
  57. Mas Aries, sebelum mencari mesin2 sebaiknya dipastikan perijinannya dulu. Ijin AMDK setahu saya wewenang dari BPOM. Silahkan hubungi BPOM terdekat disini http://www.pom.go.id/public/balai/default.asp .
    Untuk mesin cup sealer, silahkan cari di google search, tinggal pilih saja sesuai anggaran yg tersedia. Salah satunya bisa dilihat disini http://www.mesinpengemas.com/Mesin_Cup_Sealer_Full_Otomatis_Mesin_Pengemas_Gelas_Aqua_Otomatis.html Semoga bermanfaat.

    BalasHapus
  58. Mas Priwit, mohon informasi tentang tata cara pengajuan ijin Depkes unuk produk sabun cuci masih dalam skala industri rumah tangga. terima kasih atas informasinya.
    salam
    Rudy

    BalasHapus
  59. ass..pak,mohon informasinya pak. saya rencana mau membuat sendiri sabun cuci skala home industri,tapi sy bingung bagaimana cara mengurus surat ijinnya,harus dimulai dari instansi mana?.pemasaran saya hanya setingkat propinsi sj pak.sebelumnya saya ucapkan trimakasih.

    BalasHapus
  60. Pak, saya ingin bertanya, jika saya sebelumnya sudah punya SP apakah wajib diganti dng nomor PIRT? Bagaimana caranya? Terimakasih banyak atas tanggapannya.

    BalasHapus
  61. mbak Fera, sepengetahuan saya kalau sdh punya nomer SP masih boleh digunakan. Tetapi tentunya bersifat sementara sampai didaftarkan No PIRT yg baru. Mengapa demikian karena nomer SP itu bersifat umum untuk semua produk yg dihasilkan UKM tersebut, sedangkan nomer PIRT itu bersifat spesifik untuk setiap produk tertentu. Jadi nantinya setiap produk akan memiliki nomer PIRT sendiri2.
    Caranya mbak Fera tinggal menghubungi Dinas Kesehatan setempat. Dalam hal ini mbak Fera hanya mengganti no SP menjadi no PIRT, sehingga prosesnya tdk perlu dari awal seperti mengurus PIRT yg baru. Demikian mbak Fera penjelasan saya, semoga cukup jelas.

    Salam.

    BalasHapus
  62. Ass

    Pak, kalo saya mau mengemas dan memberi merk dagang suatu produk yaitu minyak goreng curah untuk kami distribusikan bagaimana untuk memperoleh ijinnya, terimakasih.

    BalasHapus
  63. Selamat Pagi Pak Priwit,
    Saya mau tanya bolehkah pengurusan SPP-IRT di-kolektif-kan oleh koperasi untuk pemasok-pemasok makanan di kantin koperasi sebuah perusahaan?
    Terima kasih atas perhatiannya.

    BalasHapus
  64. Pak, saya berencana mau memasarkan produk kue di daerah bandung dgn kemasan saya sendiri. sedangkan supplier kue saya dari jakarta dan sdh punya P-IRT sendiri. Apa saya boleh menggunakan P-IRT punya mereka? sedangkan saya kepingin punya merk sendiri? Thank u pak...di tunggu segera jawabannya.

    BalasHapus
  65. selamat siang mas,saya hendak produksi susu kedelai,yang ingin saya tanyakan,benar kah susu kedelai cukup mendapatkan ijin dinkes setempat(spp-irt),lalu kalau produk dan merk saya belum di daftarkan,ke mana saya harus daftar di daerah jakarta barat,terima kasih mas

    BalasHapus
  66. Terima kasih pak Asep atas kunjungannya. Mohon maaf baru bisa saya jawab sekarang. Kalau yg dimaksudkan adalah pihak koperasi hanya memfasilitasi pengurusan SPP-PIRT bagi para pemasok makanan di kantin saya kira tidak masalah, bahkan mungkin pihak Dinas Kesehatan setempat akan berterima kasih karena telah mendorong UKM tsb memenuhi aspek legalitas. Namun kalau yg dimaksudkan adalah pihak koperasi mengurus SPP-IRT (atas nama koperasi) untuk mewadahi para pemasok di kantin tsb mungkin menjadi kurang tepat. Mengapa?. Sebab SPP-IRT itu diberikan kepada UKM pengolah makanan dalam rangka untuk membina UKM agar memenuhi persyaratan cara produksi pangan yg baik dan memperhatikan aspek keamanan pangan. Oleh karenanya, sebelum diberikan Nomer SPP-IRT, oleh Dinas Kesehatan setempat akan dilakukan peninjauan lokasi pabrik tempat produksi pangan apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak. Tetapi seandainya pihak koperasi hanya menampung, mengemas dan memasarkan hasil produksi para pemasok tsb atas nama koperasi, sepertinya masih dimungkinkan, sehingga dalam label TIDAK BOLEH DISEBUTKAN "DIPRODUKSI OLEH" ..... melainkan hanya "DIKEMAS OLEH KOPERASI ....." . Demikian pak Asep penjelasan saya, mudah2an cukup jelas dan bisa membantu. Salam.

    BalasHapus
  67. Dear mas Priwit
    Saya sudah baca semua balasan2 atas pertanyaan2 diatas, n saya bener2 salut dengan mas Priwit yang sabar dan murah hati dalam menjawab pertanyaan...
    Berhubung mas Priwit sudah lumayan ahli dalam hal P-irt, saya ingin minta jawaban atas beberapa hal dibawah ini:
    1. saya sedang mengurus ijin p-irt untuk produk cokelat olahan di daerah jakarta utara. ada 2 pilihan, modal diatas 5 juta dan di bawah 5 juta... kalau di bawah 5 juta hanya perlu domisili, sementara di atas 5 juta perlu domisili, siup, uug, sampai tdp... dikarenakan usaha saya masih kecil, saya ambil yang dibawah 5 juta. tapi saya ingin masuk modern market (supermarket besar) yang akan memerlukan modal s/d 15 juta-an. yang ingin saya tanyakan apakah saya perlu mengurus pirt untuk modal dibawah 5 juta apa diatas 5 juta sekarang?
    2. apakah ada kemungkinan p-irt tidak keluar?
    terima kasih sebelumnya

    BalasHapus
  68. Terima kasih untuk informasi yang detail dan berharga ini.
    Saya sedang mengembangkan produk permen dan lainnya yang menggunakan susu, berarti tidak bisa mengurus ijin PIRT ya? Ijin apa yang harus saya proses, Pak?
    Terima kasih.

    BalasHapus
  69. Dear Mas Priwit.

    Ibu saya selama ini jual minuman berupa jamu beras kencur dan temulawak. Melihat antusias pembeli yang lumayan. Ada niatan bagi kami untuk mengembangkannya. Yang ingin saya tanyakan,, kami harus mengurus ke deperindag dulu untuk dapat izin dagangnya,, ato ke dinkes dulu untuk ngurus PIRT ny?
    Terimakasih

    BalasHapus
  70. Mas,saat ini saya juga mau usaha amdk,amdk tsb sdh punya merk,SNI & BPOM, semua pekerjaan dilakukan oleh pabrik tsb, termasuk tanggung jawab produksi dgn dicantumkannya statement Diproduksi oleh CV..................., (KOTA...........) ; yg ingin saya tanyakankan saya akan pake merk saya sendiri, apakah yg hrs saya lakukan? ijin apa aja yg hrs saya urus? perlukah saya daftarkan merk saya dahuliu sblm produksi, sebab menurut pabriknya, merk saya tdk perlu ijin krn semua tanggung jawab produksi ada pada dia ( CV.............tsb), tx sebelumnya mas, sukses

    BalasHapus
  71. Mas Pri,
    salam kenal,
    menurut blog anda, makanan kemasan yg membutuhkan penyimpanan khusus semisal harus disimpan dalam freezer bukan wilayah PIRT,
    tetapi di bandung ada produk nugget yg notabene butuh penyimpanan freezer memiliki izin depkes PIRT ? bagaimana penjelasannya ?

    hez

    BalasHapus
  72. Salam kenal,

    Mas Pri, saya baru memulai usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan dengan melakukan pengemasan ulang kripik, Keripik tersebut saya beli dalam bentuk curah dari perusahaan lain yang sudah mempunyai ijin PIRT, kemudian saya kemas ulang dalam jumlah kecil-kecil dengan diberi merek saya sendiri ( dengan tujuan untuk membangun brand image dulu sebelum nantinya saya memproduksi sendiri) . Apakah keripik yang di kemas ulang dengan diberi merek saya bisa di buat ijin PIRT nya?

    Terima kasih.

    Wassalam,

    BalasHapus
  73. salam kenal
    pak pri, saya mau nanya dikit tentang perbedaan izin PIRT, BPOM dan DINKES RI sebagai syarat pengeluaran produk makanan??

    terimakasih pak pri

    wassalam

    BalasHapus
  74. Salam kenal,
    numpang baca p-irt dari sleman Yogyakarta tetap istimewa.

    BalasHapus
  75. Selamat siang Mas pri
    saya baru mulai usaha dibidang minuman beraroma dan sdh dpt ijin SPP-IRT nya dari BPPT Walikota Tangerang. dan saya sdh jg mendisrtibusikan produk minuman saya ke daerah bengkulu, tapi dari dinkes setempat produk saya dilarang beredar, saya bingung dan heran kenapa ? apakah Mas pri ada masukan, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih

    BalasHapus
  76. Maaf, pak saya baru membuka bisnis yoghurt, ternyata pengurusannya harus sampai BPPom. terus boleh kasih tau syarat-syarat lain untuk ke sananya mulai dari kelurahan.
    usaha saya tergolong masih baru (1 tahun dan home industry)
    terima kasih, atas bantuannya pak


    best regard
    azis (ghisaba yoghurt)

    BalasHapus
  77. Salam kenal pak,
    Saya ingin membuka bisnis emping melinjo dalam bentuk kemasan snack seperti taro dsb. Saya tidak memproduksi sendiri emping-nya tapi membeli produk emping yang sudah ada ijin PIRT nya. Jadi saya hanya mengemas kembali. Ijin apakah yang saya perlukan, dan apakah usaha saya harus berbadan hukum, mengingat baru skala kecil (baru mau memulai)? Demikian atas jawabannya saya sampaikan terima kasih.

    Salam,
    Retno

    BalasHapus
  78. Yth. mbakRetno

    mbak Retno terima kasih atas kunjungannya.
    Menurut saya disebutkan saja riwayat produk tsb apa adanya. Karena peran mbak Retno hanya mengemas saja, maka tuliskan saja "Dikemas oleh UKM mbak Retno ; diproduksi oleh UKM ..... PIRT No. ......"
    ATAU diproduksi oleh UKM .....dg PIRT no.... untuk UKM mbak Retno. Model seperti ini juga dilakukan oleh pabrik besar yang "ndandakke" atau pesan produk dengan merk sendiri tetapi dikerjakan oleh pabrik lain. Coba lihat kemasan produk susu yg ada di pasaran. Demikian semoga bermanfaat. Salam.

    BalasHapus
  79. Yth. mas Hafiz, Aan, Dedy & Aziz72

    Maaf baru sempat balas & jawabannya digabung aja.
    Hafiz: PIRT dan DinKes sama aja, karena PIRT itu yg mengeluarkan DinKes setempat, ada di masing2 Kab - Kota. BPOM =Badan Pengawas Obat dan Makanan, ada di tingkat Propinsi dan Pusat. Tugas dan fungsinya serupa, tapi kewenangannya beda, misal ada produk tertentu yg hanya menjadi wewenang BPOM (tidak di Dinkes).
    Aan: Terima kasih kunjungannya. Kunjungi juga www.alatcetakrengginang.com
    Dedy: Kalau menurut aturannya, minuman beraroma itu memang ijinnya PIRT. Mengenai wilayah edarnya, sepertinya tidak ada batasan. Untuk yang ini maaf saya tdk tahu persis mas Dedy. Mungkin ditanyakan langsung saja ke Dinkes atau pihak berwenang setempat yg melarang. Bagimana respon di daerah lain, apakah juga dilarang ?. Kalau tidak, berarti ada "sesuatu" itu.
    Aziz72: mas Aziz, produk Yoghurt ijinnya memang dari BPOM, meskipun masih berskala kecil. Untuk info BPOM, coba kunjungi http://www.pom.go.id/ atau http://blog.priwit.com/2009/09/tata-cara-pendaftaran-makanan-dan.html. Sekian, semoga membantu.

    BalasHapus
  80. salam sukses buat mas priwit, saya sangat tertarik dengan tulisan mas priwit dan saya berkeinginan untuk produksi kopi bubuk, tetapi pertanyaan saya apakah setelah mendapatkan sertifikat PIRT ,produk kita penjualannya skala nasional mas?
    salam sukses n Thank's mas!!!

    BalasHapus
  81. Yth. mas Andi Traveling

    Terima kasih kunjungannya.
    Sepengetahuan saya, PIRT adalah sertifikat bagi Industri pangan skala rumah tangga bahwa ybs telah memenuhi syarat Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) yang diproduksi oleh UKM di suatu wilayah tertentu. Jadi tidak ada hubungannya dengan wilayah peredarannya, sehingga apabila UKM di wilayah A memasarkan produknya di wilayah B, C, D dst bahkan sampai skala nasional mestinya tidak ada masalah, SEJAUH produk tsb tetap terjamin berkualitas baik dan dapat diterima konsumen dimana saja berada - tidak terpengaruh oleh jarak distribusi yang jauh (skala nasional). Setahu saya kewenangan PIRT adalah itu, sedangkan yang berkaitan dengan wilayah peredaran monggo dikonsultasikan dengan dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setempat, barangkali ada peraturan tersendiri yang mengaturnya. Mohon maaf saya tidak tahu persis tentang hal ini. Demikian jawaban saya, semoga membantu. Semoga sukses. Salam.

    priwit
    http://alatcetakrengginang.com/

    BalasHapus
  82. Mau tanya saat ini kami meracik jamu untuk kesehatan, banyak yang sudah cocok dengan ramuan kami, tapi kami belum punya izin bppom apa yang harus kami lakukan supaya mendapatkan izin tersebut, sehingga jamu kami menjadi legal.

    BalasHapus
  83. halo saya ingin menanyakan tahun ini saya terkena hambatan. saya usaha di bidang pengemasan yaitu buah kurma. sebelumnya sudah ada izin PIRT, tapi katanya sekarang harus pakai MD ? apakah benar ?

    saya google sana sini, jadi tambah bingung. sebab saya adalah perusahaan kecil (PD) dan kurma tidak saya impor sendiri serta buah kurmanya tidak diproses, jadi hanya dikemas saja.

    bagaimana ya gan ?

    BalasHapus
  84. pak mau tanya. untuk penegemasan beras. ijinnya ato jalur pengurusannya kemana aja terakhir dimana. setiap kali sya tanya ke dinas pertanian slalu ber beda.

    BalasHapus